contoh pelayanan publik pemerintah daerah. Terhadap Kualitas Pelayanan Publik 1Listriyanti Palangda 2Joubert M. contoh pelayanan publik pemerintah daerah

Rizki Pratama - detikNews. Laudon dan Laudon (2007:77) mengemukakan bahwa e-government mengacu kepada aplikasi internet dan teknologi jaringan untuk secara digital. Bentuk G2C di Indonesia berikutnya adalah aplikasi ‘Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat’ atau disingkat ‘Alpukat Betawi’. m. Pemerintah Daerah Tingkat I dan II juga memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan, balk secara internal. • Jum'at, 11/09/2020 • Shintya Gugah Asih T 3228. khusus tujuan desentralisasi dalam peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU no. Pemerintah Daerah, yang telah memberikan perluasan kewenangan pada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah mau tidak mau harus mampu melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, seiring dengan pelayanan yang harus disediakan. Berbasis unit cost dengan memperhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan, target layanan (jumlah penduduk), karakteristik wilayah (daerah kepulauan dan daerah berbasis sektor tertentu seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan). Pelayanan seadanya, tanpa standar. Penyelenggaraan pelayanan publik yang adil dan prosedural sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan Publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Pengertian Pemerintah Daerah Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai. Berbicara pelayanan publik, tentu tidak terlepas dari pelayanan prima yang notabene menjadi area perubahan dan hasil yang diharapkan pada reformasi birokrasi kita. Ombudsman hadir ditengah-tengah masyarakat untuk menerima pengaduan maladministrasi dari publik. Dalam hal ini pemerintah harus benar-benar memenuhi. Jenis pelayanan publik beserta contohnya, antara lain sebagai berikut: Pelayanan Pendidikan; Pelayanan pendidikan adalah jenis pelayanan umum yang terkait dengan pemenuhan arti hak pendidikan dan pengajaran bagi warga. pelayanan publik, pemerintah daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Tiga inovasi itu adalah layanan Peluk My Darling (perawatan luka kusta menyeluruh dengan garden healing) yang. Komunikator adalah pihak yang mengirim pesan kepada khalayak. Pandemi Covid-19 merupakan masalah yang serius untuk dihadapi dan diselesaikan bersama. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, memberikan lebih banyak kewenangan kepada organisasi pemerintahan dalam menjalankan fungsi umum pemerintah, yaitu pelayanan publik. Penerima Layanan Publik adalah perseorangan atau sekelompok orang dan atau badan hukum yang memiliki. mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 2021. Memberikan pelayanan publik yang baik merupakan tugas dari setiap. A. 115 Tahun 2018 tentang kedudukan, Susunan Organisasi,Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan. Jelaskan bagaimana inisiatif ini berperan penting dalam mengatasi. Adaptasi kebiasaan baru dalam pelayanan publik dan Covid-19 di Yogyakarta Sistem pelayanan publik yang di-laksanakan oleh pemerintah saat ini masih menghadapi banyak tantangan dan masalah. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat. Pemberian kemudahan berupa bantuan atau subsidisasi kepada masyarakat; 4. SURAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong pemerintah daerah melakukan percepatan untuk transformasi pelayanan yang lebih optimal. meningkatkan efektivitas pemerintahan, efisiensi pelayanan publik, dan mendorong kepemilikan lokal merupakan motivasi. oleh dpmptkp1. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah; Pertahanan dan Keamanan). Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki regulasi untuk pengembangan akses. Tiga inovasi untuk kompetisi yang digelar oleh Kementerian. Purnamasari, A. Hasil penelitian ini menunjukkan stakeholders telah menghasilkan inovasi mulai dari inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya. Sos, M. Dalam hal ini alat-alat dari manajemen publik baru' telah banyak digambarkan sebagai menantang asumsi dan praktek administrasi. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR oleh prov, kab/kota BINWAS PEDOMAN . Sehingga, bisa saja. Inovasi Pelayanan Publik di Era Digital. Kunjunga Ketua Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung beserta jajaran ke KPU Provinsi Lampung. Kedua. Di Indonesia pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. b. Adapun debirokratisasi dilakukan untuk mendorong birokrasi pemerintah kembali kepada misi utamanya. Pemberian kemudahan berupa bantuan atau subsidisasi kepada masyarakat; 4. tentang Pelayanan Publik; 5. 2. Bagaimana tidak, pandemi tersebut berdampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya pelayanan publik. Surabaya ~ Surabaya adalah salah satu contoh kota yang menerapkan e-Government dengan baik. 3. APBD pada hakekatnya adalah merupakan salah satu instrumen kebijakan yang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Sudah barang pasti jika budaya kerja pemerintah yang monoton dan tidak kreatif akan berimbas pada kualitas. 63/KEP/M. 2. 3 eGovernment daerah dapat dilihat dari perbedaan:: platform, target pengguna ataupun maksud pembuatan. tata kelola pemerintahan, maupun pelayanan publik. PERAN SERTA MASYARAKAT 7. Selanjutnya, dari contoh. diharapkan agar pemerintah daerah dapat membentuk komunikator pelayanan publik dalam menghadapi wabah Covid-19 sehingga akan tercipta. • Rabu, 01/07/2020 • Dian Permatasari. dikembangkanya daftar ukuran komprehensif untuk Pemerintah Daerah. Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Publik Tahun 2021, di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (09/04). kebijakan publik dari pemerintah pusat ke daerah pada periode bulan November hingga Desember 2018. Sebagai contoh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pangkalpinang yang sudah menggunakan aplikasi WhatsApp dalam memberikan. Inovasi pelayanan publik menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Penyelenggaraan mal pelayanan publik itu merupakan sebuah pembaharuan, sekaligus langkah strategis dalam perbaikan dan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pelayanan publik menjadi ramai. Pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar di. Organisasi publik tidak dimak-Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan. Tito mengapresiasi layanan Smart Kampung di Banyuwangi. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara,. Pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan dan perhatian di era otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,. Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom mendapatkan kewenangan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Maulana Achmadi, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman Kalsel. Kebijakan otonomi manajemen (korporatisasi), yaitu pemberian kewenanganKetentuan tentang pelayanan publik juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan pelayanan publik di Indonesia. 3. Pelayanan Publik, Pemerintah, Kota Cilegon. SHARE. Satu minggu belakangan ini, publikasi media terhadap penilaian Ombudsman RI terkait tingkat kepatuhan pemerintah daerah di 13 kabupaten/kota di NTT terhadap standar pelayanan publik mendapat berbagai reaksi dari pimpinan daerah dan pimpinan perangkat daerah. JAKARTA, iNews. Termasuk juga urusan dengan pihak pemerintahan. seluruh aspek dalam pelayanan publik. Menteri PANRB Syafruddin. Karena itu, instansi publik berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik juga dapat dilakukan melalui korporatisasi unit pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui antara lain : 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas. RELASI DALAM NILAI DASAR PEMERINTAHAN DAERAH Sejak awal munculnya kebijakan desentralisasi (decentralisatie wet 1903). 2. Contoh Pemerintah Daerah misalnya Pemerintah Daerah DKI Jakarta atau Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten. Layanan disseminasi informasi standardisasi. Pandangan Lay: Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan istilah yang menggambarkan bentuk dan jenis pelayanan pemerintah kepada rakyat atas dasar kepentingan umum[9]. 8 Tahun 2009 di Kota Makassar tentang pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, untuk menganalisis kualitas implementasi pelayanan publik dasar bidang sosial di Kota Makassar, untuk mengkaji kepuasan masyarakat pengguna pelayanan publik dasarDalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah daerah diberikan keleluasaan lebih besar untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di samping sudah menjadi keharusan bagi pemerintah atau pemerintah daerah untuk meningkatkan berbagai. Peningkatan Pelayanan Publik Menuju Pemerintahan Kelas Dunia 2024. Tujuan birokrasi ini salah satunya ialah melaksanakan. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEDISIPINAN PEGAWAI A. Relasi Dprd Dan Pemerintah Daerah Pada Perumusan Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kota X Dalam Perspektif Model Levine Dan White. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diantaranya dengan melakukan sistem merittokrasi di dalam proses rekrutmen pegawai, tujuannya adalah agar menempatkan orang-orang yang tepat pada posisinya (the right man in the right place), selain itu juga dengan membuat sistem. Layanan Online – Kecanggihan teknologi membuat semua serba mudah. E. penyusunan rencana kerja SKPD; c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 6. Di dalamnya telah dimuat semua persoalan pelayanan publik, mulai dari pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik sampai kepada sanksi terhadap pelanggaran hukum dalam. dan pelayanan publik. (pengambil keputusan) di Pemerintah Daerah. Kamis, 28 Jan 2021 11:57 WIB. Oheh: Dr. Padahal standar pelayanan adalah kewajiban yang harus diadakan pada setiap instansi. D. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (2), Desember 2020 Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 1Widya Kurniati Mohi, 2Nuzlan Botutihe 12Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Gorontalo, Indonesia 96181 Menurut Ratminto dan Winarsih (2006), pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan. "Dari sistem. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di setiap instansi KLDI (Kementerian, Lembaga, Daerah dan Instansi) cenderung kurang transparan. Aplikasi dan Web adalah salah satu contoh dari produk E-Government tersebut. • Rabu, 04/11/2020 • Ita Wijayanti 33462. Prinsip Keamanan: Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan Keuangan Daerah. Jumlah yang telah disalurkan ini, mencapai 68,7% dari total alokasi, berdasarkan pagu. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU no. 30 Januari 2022 oleh Yusuf Abdhul. Kebijakan daerah; 9. 7. Pelayanan Publik dan Janji Kampanye Calon Kepala Daerah. Apakah Good . inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Instansi Pemerintah adalah sebuah sebutan kolektif. Contoh pelayanan ini, seperti pembangunan jalan yang dikontrakkan ke. Pada per otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja. Setidaknya terdapat 8 area perubahan reformasi birokrasi yang harus dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Penyediaan barang dan jasa publik secara langsung oleh Pemerintah Daerah; 3. Artinya, ada beberapa calon PNS yang masih berani untuk bayar formasi tertentu. SIJABUNG/RFC (Rescue and Fire Call) Mobile Aplikasi Laporan Kebakaran Publik bertujuan untuk melayani panggilan darurat untuk laporan kebakaran dan bencana. “Selamat untuk instansi yang sudah masuk Top 45. . Layanan penelusuran informasi standar. pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat,dalam mendorong kesuksesan otonomi itu sendiri. 21. Keywords: Innovation, Public Service, Government,. Menurut UU No. Di era globalisasi seperti ini, teknologi digital berkembang sangat pesat. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. by Pastime. Pelayanan Publik pada dasarnya. Contoh kebijakan publik yang dapat kamu dapati dari tindakan yang diambil pemerintah, antara lain: Dukungan akan kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh Presiden dan pejabat kementerian untuk memperkuat hubungan diplomatik antarnegara. Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Banyumas,. Selain itu, selaras pada Pasal 345 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pad aasas-asas pelayanan publik. Hasil Dan Pembahasan A. Indonesia. Pada paparan APBN Kita, yang dilaksanakan pada 21 Oktober lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dana transfer ke daerah hingga 30 September 2022 sudah tersalur sebesar Rp 552,6 triliun atau naik 2,1%. Penyediaan pelayanan pemerintah yang berkualitas, akan memacu. bidang pelayanan publik; dan (4) Melakukan studi banding tentang sistem penyelenggaraan pelayanan publik (Islamy 2003:7). contoh bahwa sebenarnya relasi politik dan administrasi merambah postur besar administrasi publik dengan segala aspeknya. (don/HUMAS. Pelayanan jasa publik meliputi penyediaan jasa layanan oleh pemerintah desa yang pelaksanaanya menggunakan APBN dan/atau APBD maupun APBDes sebagian atau seluruhnya. Sekalipun memiliki otonomi desa namun dalam melakukan tugas pelayanan, pemerintah desa juga melakukan layanan yang lingkupnya meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif. membawa dampak bagi perkembangan transformasi digital dalam pemberian layanan publik di Italia. Petugas sedang melayani masyarakat Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah adalah implikasi fungsi aparat negara sebagai pelayan negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Seluruh bagian pemerintah, baik Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, wajib. Analisis Proses Rekayasa Sosial Pada Kampung 3g Kota Malang Untuk Membangun Masyarakat Tangguh Bencana Banjir. Berbagai kegelisahan sejak pandemi Covid-19 tak elak bermunculan. Faktor yang dapat menghambat pelayanan, yaitu: a) Tata kelola pemerintahan yang belum optimal. daerah dan desentralisasi diterapkan sejak tahun 1998, pemerintah lokal menjadi. Jika leading sector pengawasan eksternal ini berjalan secara sinergi maka pelayanan publik berkualitas dan prima bisa dengan mudah kita wujudkan bersama. Visi tersebut sejalan dengan pelaksanaan Agenda 2030 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Wajah Pemerintah dalam Pelaksana Pelayanan Publik. Contoh Kasus Permasalahan utama pelayanan publik berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Dari Rp 2. Semoga kualitas dan inovasi pelayanan publik BPS dapat selalu meningkat, sehingga bisa terus bersaing secara sehat dengan instansi lain. 1. PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan Hukum Privat dan Hukum Publik. Karena pemerintahan dikatakan baik apabila dapat. Jenis Pelayanan : Audensi Instansi Pemerintah atau Lembaga Lain No Komponen Uraian 1 Dasar Hukum - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Gubernur Jawa Timur No. bahwa Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Pada gambar 1 merupakan salah satu contoh situs Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan yaitu penerbitan Kartu Identitas Penduduk. kerjasama antara pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainnya. Pada aspek pelayanan publik kewajiban penyelenggara maupun pelaksana serta masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Contoh Pelayanan Regulatif. "Secara khusus, di pasal empat disebutkan bahwa salah satu asas penyelenggaraan. • Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan. Pendampingan dalam Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik 1. Inovasi Pelayanan Publik XX sebagai Upaya Pemberantasan Kemiskinan;. RMco. upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi. 7 Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi: a. Ruang Lingkup Pelayanan Publik. Tersedianya layanan publik serta lingkungan dan sistem sosial yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia; 2. Semangat disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi sumber jawaban atas penantian masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dalam pelayanan publik, termasuk keterbukaan informasi publik. Pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayananpelayanan lain dalam rangka memenuhi. JAKARTA – Pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, serta. Ilustrasi, uang rupiah. Pemda Kabupaten Melawi. Adnyani, Ni Ketut Sari. 1 Latar Belakang. politik dan ekonomi. 1. ANALISIS BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH : Andi Nur Pratiwi Fatmala E012 18 1 007. • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. Prinsip Kepastian Waktu: Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 3. Meski begitu, nilai ini masih di bawah rata-rata nasional dan rata-rata nilai untuk kategori pemerintah kota, yakni masing-masing 72 dan 72,2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Pemerintah desa di pimpin oleh seorang kepala desa melalui proses pemilihan secara demokrasi yang pemilihanya adalah masyarakat desa setempat. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 51-60; Rahmayanty, N. Asisten Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Kalsel.